2.3/1 Sejarah Perekonomian Indonesia
Sejarah
perekonomian Indonesia merupakan suatu catatan penting untuk melihat bagaimana
perkembangan perekonomian Indonesia dalam perjalanan waktunya. Kondisi
perekonomian Indonesia mengalami berbagai dinamika seiring perputaran
waktu. Hal itu relevan diungkapkan sebagai bagian untuk mengetahui realita
perekonomian Indonesia.
Melihat
dinamika perjalanan perekonomian Indonesia, maka pendekatan historis layak
dikedepankan. Pendekatan ini sejalan dengan rekam jejak perjalanan Bangsa
Indonesia. Aspek sejarah Indonesia sedikit banyak menjadi acuan bagi derap
langkah perjalanan perekonomian Indonesia.
2.3/2 Perkembangan
Perekonomian Indonesia Dari Masa Ke Masa
A. Masa Sebelum Penjajahan ( Sebelum Tahun 1600 )
Dinamika perekonomian Indonesia pada
masa sebelum penjajahan dimulai dari jaman pra-sejarah sampai dengan masuknya
kolonialisme di Indonesia. Atas dasar hal itu, maka dinamika perekonomian
Indonesia sejalan dengan perkembangan kehidupan bangsa Indonesia yang
diwujudkan melalui keberadaan kerajaan yang ada di nusantara. Posisi gografis
dimana pusat kerajaan berada beragam dan berakibat pada keragaman corak
aktivitas perekonomiannya.
Kerajaan Kutai terletak pada jalur
perdagangan dan pelayaran antara Barat dan Timur, maka aktivitas perdagangan
menjadi mata pencaharian utama, sehingga rakyat Kutai sudah mengenal
perdagangan internasional. Kerajaan Tarumanegara berada di daerah agraris
sehingga kehidupan perekonomian masyarakat Tarumanegara adalah pertanian dan peternakan.
Kerajaan Sriwijaya berada di pesisir utara Pulau Sumatera dan berada pada urat
nadi perdagangan di Asia Tenggara, sehingga masyarakat Sriwijaya menguasai
perdagangan.
Kerajaan Mataram berada bagian
tengah Pulau Jawa, posisi ini membuat masyarakat Mataram bertumpu pada sektor
pertanian. Kehidupan ekonomi masyarakat pada jaman Kerajaan Singasari berbasis
pada pertanian, pelayaran, dan perdagangan. Kerajaan Majapahit dekat dengan
pertanian, maka kehidupan ekonomi masyarakat Majapahit hidup dari pertanian dan
perdagangan.
Singkatnya, dalam masa sebelum
penjajahan, perekonomian Indonesia bertumpu pada sector pertanian dan
perdagangan.
B. Masa Penjajahan Portugis ( 1509 – 1659 )
Perjalanan historis Portugis dalam
menjajah Indonesia dimulai dengan ekspedisi eksplorasi yang dikirim dari Malaka
yang baru ditaklukan dalam tahun 1512. Bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa
pertama yang tiba dikepulauan yang sekarang menjadi Indonesia, dan mencoba
untuk menguasai sumber rempah-rempah yang berharga dan untuk memperluas usaha
misionaris Katolik Roma.
Bangsa Portugis adalah bangsa yang
mempunyai keahlian dalam navigasi, pembuatan kapal, dan persenjataan. Selain
itu, bangsa Portugis adalah salah satu bangsa yang menjadikan perdagangan
(khususnya rempah-rempah) menjadi komoditi ekonomi . pada masa penjajahan
Portugis, kondisi perekonomian Indonesia lebih banyak diwarnai adanya perlawan
dari rakyat terhadap Portugis, karena komoditi rempah-repah yang menjadi
andalan rakyat Indonesia dijarah begitu saja. Sumber daya yang menjadi tumpuan
kehidupan masyarakat, menjadi bagian dari ekspolitasi Portugis.
C. Masa Penjajahan Belanda ( 1602 – 1942 )
Belanda masuk ke Indonesia pada
tahun 1602. Hal itu dilakukan dengan memanfaatkan perpecahan diantara
kerajaan-kerajaan kecil yang telah enggantikan Majapahit. Satu-satunya yang
tidak terpengaruh adalah Timor Portugis, yang tetap dikuasai Potugal hingga
1975 ketika bertintegrasi menjadi propinsi Indonesia bernama Timor Timur.
Penjajahan Belanda belangsung kurang
lebih selama 350 tahun, 3,5 abad. Dibentukya Vereenigde Oost-Indische
Compagnie (VOC) adalah satu kebijakan dalam bidang ekonomi yang dilakukan
Belanda. VOC menguasai perdagangan, sehingga kewenangan dimilikny, seperti
mencetak uang, menyatakan perang dan damai, membuat angkatan bersenjata
sendiri, dan membuat perjanjian dengan raja-raja. Pada tahun 1795 VOC
dibubarkan karena dianggap gagal dalam mengekspolarasi kekayaan Hindia Belanda
(Indonesia). Kegagalan itu Nampak pada defisitnya kas VOC, yang antara lain
disebabkan oleh :
1. Peperangan terus-menerus dilakukan
oleh VOC dan memakan biaya besar.
2. Penggunaan tentara sewaan
membutuhkan biaya besar.
3. Korupsi yang dilakukan pegawai VOC
sendir
4. Pembagian deviden kepada para
pemegang saham, walaupun kas deficit.
Bubarnya VOC muncul kebijakan baru
yang disebut dengan cultuur stelstel (sistem tanam paksa). Kebijakan ini
diberlakukan mulai pada tahun 1836 yang diinisiasi oleh Van Den Bosch.
Sistem tanam paksa bertujuan
memproduksi berbagai komoditi yang diminta dipasar dunia. Sistem ini sangat
merugikan bahkan menyiksa, tetapi bagi Belanda sangat menguntungkan. Kemudian
diganti dengan VOC (sistem tanam paksa) dahulu sIstem landrent , sIstem ini
juga ada sisi positifnya, yaitu masyarakat pribumi mulai mengenal tata cara
menanam tanaman komoditas ekspor yang pada umumnya bukan tanaman asli
Indonesia, dan masuknya ekonomi uang dipedesaan yang memicu meningkatnya taraf
hidup.
Setelah melakukan sistem tanam
paksa, kemudian menerapkan Sistem Ekonomi Pintu Terbuka (Liberal). Kebijakan
ini dilakukan kaerna desakkan kaum Humanis Belanda yang menginginkan perubahan
nasib warga bumi kearah yang lebih baik dengan memdorong pemerintah Belanda
mengubah kebijakan ekonominya. Pada jaman penjajahan Belanda, bangsa Indonesia
ibarat hanya dapat menerima sisa dari kekayaannya sendiri. Segala sumber daya
dikeruk bagi keuntungan Belanda.
2/3.5 ERA KEPENDUDUKAN JEPANG
D. Masa Penjajahan Jepang ( 1942 – 1945 )
Konstelasi peta politik pada masa
perang dunia II nampaknya berimbas pada konstelasi politik di Indonesia, durasi
penjajahan Jepang di Indonesia tidak berlangsung lama, karena hanya berjalan
hingga sekitar tahun 1945. Secara besar penjahan Jepang di Indonesia diawali
pasa bulan juni 1942. Bulan Maret 1945 Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pertemuan pertamanya pada bulan Mei,
Soepomo membicarakan integrasi nasional dan melawan individualisme perorangan.
Pada 9 Agustus 1945 Soekarno, Hatta dan radjiman Widioningrat diterbangkan ke
Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi.
Kebijakan
ekonomi pada jaman penjajahan Jepang, terdiri atas :
1. Perluasan Areal Persawahan
2. Pengawasan Pertanian Dan Perkebunan.
Perluasan areal persawahan guna
meningkatkan produksi beras. Meskipun demikian produksi pangan antara tahun
1941-1944 terus-menurun. Pada jaman Jepang hasil pertanian diatur sebagai
berikut: 40% untuk petani, 30% harus dijual kepada pemerintah Jepang dengan
harga yang sangat murah, dan 305 harus diserahkan ke lumbung desa. Badan yang
menanganimasalah pelanggaran disebut Kempetei (Korps Polisi Militer), suatu
badan yang sangat ditakuti rakyat. Jepang mengizinkan dua jenis tanaman perkebunan
yaitu karet dan kina kedua jenis tanaman itu berhubungan langsung dengan
kepentingan perang. Sedangkau tembakau, teh, kopi harus dihetikan penanamannya
Karena hanya berhubungan dengan kenikmatan. Jepang menduduki Indonesia hanya
tiga tahun setengah, sedangkan Belanda menjajah Indonesia selama tiga abad.
2/3.6 EKONOMI INDONESIA SETIAP PERIODE
PEMERINTAHAN, ORDE LAMA, ORDE BARU,
REFORMASI
·
Masa
Orde Lama ( 1945 – 1967 )
Perekonomian Indonesia pada masa
orde lama perlu dicermati karena pada masa tersebut, Indonesia merupakan Negara
yang baru saja merdeka. Dalam masa ini, perkembangan perekonomian dibagi dalam
3 (tiga) masa, yaitu :
1. Masa Kemerdekaan ( 1945 – 1950 )
Keadaan ekonomi pada masa awal
kemerdekaan dapat dibilang sangat tidak menggembirakan. Hal itu terjadi karena
adanya inflasi yang disebabkan oleh beredarnya lebih dari satu mata uang secara
tidak terkendali. Oktober 1946 Pemerintah RI mengeluarkan ORI (Oeang Republik
Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang, namun adanya blockade ekonomi oleh
Belanda dengan menutup pintu perdagangan luar negeri mengakibatkan kekosongan
kas Negara. Akibatnya Negara berada dalam kondisi krisis keuangan dan kondisi
itu tentu membahayakan bagi keberlangsungan perekonomian Indonesia pada saat
itu.
Dalam menghadapi krisis tersebut,
pemerintah menempuh beberapa kebijakan, yaitu :
1. Pinjaman Nasional
Pinjaman
nasional dilakukan oleh menteri keuagan kala itu dengan persetujuan Badan
Pekerja Komiter Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) mengadakan pinjaman nasional
yang akan dikembalikan dalam jangka waktu 40 tahun. Pinjaman ini dimaksudkan
agar tersedia dana segar bagi operasionalisasi penyelenggaraan Negara.
2. Pemenuhan Kebutuhan Rakyat
3. Melakukan Konferensi Ekonomi
Pembahasan
mengenai peningkatan hasil produksi pangan, distribusi bahan makanan, sandang,
serta status administrasi perkebunan asing dilakukan melalui konferensi
ekonomi.
4. Membuat Rencana Pembangunan
Dibuat Rencana
Lima Tahunan (Kasimo Plan) untuk melengkapi pembahasan mengenai peningkatan
hasil produksi pangan, distribusi bahan makanan, sandang, serta status
perkebunan asing. Dalam dokumen ini meliputi anjutan memperbanyak kebun bibit
dan padi unggul, mencegah penyembelihan hewan-hewan yang membantu dalam
pertanian, menanami tanah terlantar di Sumatra, dan mengadakan transmigrasi.
5. Membangun Partisipasi Swasta Dalam
Pembangunan Ekonomi
Pemerintah
berusaha menggandeng swasta untuk mewujudkan rencana-rencana diatas.
6. Nasionalisasi Bank Indonesia
2/3.7 EKONOMI INDONESIA SETIAP PERIODE
PEMERINTAHAN, ORDE LAMA, ORDE BARU,
REFORMASI
Selain kebijakan di atas, muncul
pula kebijakan yang dikenal dengan sebutan Sistem Ekonomi Gerakan Benteng dan
Sistem Ekonomi Ali-Baba. Kondisi perekomiman pada masa ini lebih banyak
berkutat pada bagaimana menyelesaikan permasalahan ekonomi dasar namun hal
inipun juga tidak bisa berjalan dengan baik akibat situasi politik yang tidak
stabil.
·
Masa
Demokrasi Liberal ( 1950 – 1957 )
Ciri utama masa Demokrasi Liberal
adalah sering bergantinya kabinet. Hal ini disebabkan karena jumlah partai yang
cukup banyak tetapi tidak ada partai yang memiliki mayoritas mutlak dan hal ini
kemudian membuat pada masa ini perekonomian diserahkan sepenuhnya kepada pasar.
Dampak dari kebijakan ini akhirnya hanya memperburuk kondisi perekonomian
Indonesia.
Pemerintah terkesan memaksakan
sistem pasar dalam perekonomian, anehnya pemerintah sudah mengetahui dampaknya
dan melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kondisi perekonomian. Usaha-usaha
tersebut adalah melalui pemotongan nilai uang, melanjutkan program Benteng, dan
memutuskan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB). Pemotongan nilai uang
dimaksudkan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun,
dikenal dengan sebutan Gunting Syarifuddin. Pemerintah juga melanjutkan Program
Benteng (Kabinet Natsir) dengan maksud untuk menumbuhkan wiraswasta pribumi agar
bisa berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional dan pembatalan sepihak
atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda.
·
Masa
Demokrasi Terpimpin ( 1959 – 1967 )
Demokrasi Terpimpin tidak lepas dari
sosok Presiden Soekarno, sehingga pemikiran Soekarno menjadi dasar bagi
pelaksanaan demokrasi terpimpin. Dalam pidato beliau yang berjudul Kembali ke
Rel Revolusi terbitlah pemikiran Soekarno tentang demokrasi terpimpin.
Demokrasi Terpimpin benar-benar terjadi setelah muncul Dekrit Presiden 5 Juli
1959. Mulai saat itulah Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin.
Akibat dari system ini berdampak pada perubahan struktur ekonomi Indonesia yang
akhirnya cenderung berjalan melalui system etatisme, dimana dalam system ini
Negara dan aparatur ekonomi Negara bersifat dominan serta mematikan potensi dan
kreasi unit-unit ekonomi diluar sektor Negara.
Tidak menunjukkan kondisi
perekonomian yang baik justru berdampak pada adanya devaluasi (penurunan nilai
uang yang tujuannya guna membendung inflasi yang tetap tinggi, mengurangi
jumlah uang yang beredar di masyarakat, serta agar dapat meningkatkan nilai
rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan), perlunya membentuk lembaga
ekonomi, dan kegagalan dalam bidang moneter. Pada saat ini dibentuk pula
Deklarasi Ekonomi, tujuannya untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia
dengan cara terpimpin.
·
Masa
Orde Baru ( 1967 – 1998 )
Masa Orde Baru identik dengan masa
pemerintahan Presiden Soeharto. Dikenal beberapa tahapan pembangunan yang
menjadi agendanya. Orde Baru mengawali rezimnya dengan menekankan pada
prioritas stabilitas ekonomi, dan politik. Program pemerintah berorientasi pada
pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan Negara, dan pengamanan kebutuhan
pokok rakyat. Pemerintah menerapkan kebijakan ekonomi yang baru melalui
pendekatan demokrasi pancasila, dan secara perlahan campur tangan pemerintah
dalam perekonomian mulai masuk.
Pentingnya aspek pemerataan disadari
betul dalam masa ini sehingga muncul istilah 8 (delapan) jalur pemerataan sebagai
basis kebijakan ekonominya, yaitu :
1) Kebutuhan Pokok
2) Pendidikan dan kesehatan
3) Pembagian pendapatan
4) Kesempatan kerja
5) Kesempatan berusaha
6) Partisipasi wanita dan generasi muda
7) Penyebaran pembangunan
8) Peradilan
Agar implementasi kebijakan tersebut
dapat terlaksana dengan baik dan terencana, maka kebijakan tersebut
dilaksanakan dengan sebutan pola umum pembangunan jangka panjang (25-30 tahun)
dan berlangsung dalam periodisasi lima tahunan sehingga dikenal dengan sebutan
Pelita (Pembangunan Lima Tahun). Pelita menunjukkan hasil yang signifikan dalam
proses pembangunan ekonomi, terbukti pada tahun 1984 Indonesia berhasil
swasembada beras, menurunkan angka kemiskinanm meningkatkan partisipasi
pendidikan, penurunan angka kematian bayi, dan peningkatan sector industri,
berhasil dalam mengendalikan jumpal penduduk melalui program Keluarga Berencana
(KB).
Sisi negatif dari Pelita adalah
kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup, kerusakan suber daya alam,
ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar daerah, ketimpangan antar golongan
pekerjaan, akumulasi utang luar negeri yang semakin menumpuk serta muncul pula
konglomerasi dan bisnis yang sarat korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Meskipun Orde Baru berhasil
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi fundamental ekonomi justru rapuh.
Titik kulminasi keterpurukan Orde Baru berujung pada mundurnya Soeharto dari
kursi presiden pada tanggal 21 Mei 1998.
Terlepas dari berbagai kontroversi
tentang perjalanan rezim Orde Baru, harus diakui bahwa Orde Baru paling tidak
telah meletakkan dasar-dasar perekonomian bagi rezim selanjutnya. Kondisi
politik yang relatif stabil menjadi modal bagi tumbuhnya perekonomian secara
baik.
·
Masa
Reformasi (1998 - Sekarang)
Masa reformasi dianggap sebagai
tonggak baru perjalanan kehidupan bangsa Indonesia dari sisi sosial dan
politik. Muncul beberapa kebijakan yang kemudian menjadi landasan bagi
perjalanan sejarah Bangsa Indonesia kedepan. Kebijakan yang paling menonjol
adalah adanya pergeseran pengelolaan pemerintahan dari sentralitis menjadi
desentralitis.
1. Masa Presiden BJ. Habibie ( 21 Mei
1998 - 20 Oktober 1999 )
Salah satu tugas penting Presiden
Habibie adalah mendapatkan kembali komunitas Negara-negara donor untuk program
pemulihan ekonomi. Untuk menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan ekonomi
Indonesia, BJ Habibie melakukan langkah-langkah :
1) Melakukan restrukturisasi dan
rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN dan unit Pengelola Aset Negara
2) Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah
3) Menaikkan nilai tukar rupiah
terhadap dolar hingga di bawah Rp 10.000,00
4) Membentuk lembaga pemantau dan
penyelesaian masalah utang luar negeri
5) Mengimplementasikan reformasi
ekonomi yang disyaratkan IMF
6) Mengesahkan UU No. 5 tahun 1999
tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan yang Tidak Shat
7) Mengesahkan UU No. 8 tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen
Meski hanya singkat dalam masa
pemerintahannya, namun Habibie menjadi peletak dasar bagi pemerintahan selanjutnya.
2. Masa Presiden Abdurrahman Wahid /
Gus Dur ( 20 Oktober 1999 - 23 Juli 2001 )
Gus Dur memerintah dengan gaya yang
agak kontroversial. Banyak pernyataan-pernyataan yang membuat kebingungan
public sehingga berakibat seringnya muncul perdebatan di public yang tidak
memberikan pendidikan bagi masyarakat. Gus Dur juga gemar melakukan perjalanan
ke luar negeri, yang cenderung terkesan pemborosan. Keterbatasan fisiknya juga
mempengaruhi kinerjanya dalam menjalankan pemerintahan.
Perekonomian kala itu butuh
perhatian serius dalam penanganannya, salah satunya sector moneter dan untuk
mengatasi krisis moneter dan memperbaiki ekonomi Indonesia, dibentuk Dewan
Ekonomi Nasional (DEN) yang bertugas untuk memecahkan perbaikan ekonomi
Indonesia yang belum pulih dari krisis ekonomi yang berkepanjangan.
Kondisi perekonomian Indonesia pada
masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid memliki karakteristik sebagai
berikut :
1) Dibandingkan dengan tahun
sebelumnya, kondisi perekonomian Indonesia mulai mengarah pada perbaikan, di
antaranya pertumbuhan PDB yang mulai positif, laju inflasi dan tingkat suku
bunga yang rendah, sehingga kondisi moneter dalam negeri juga sudah mulai
stabil.
2) Hubungan pemerintah dengan IMF
kurang baik
3) Sosial dan Politik yang tidak stabil
dan semakin parah yang membuat investor asing menjadi enggan untuk menanamkan
modal di Indonesia
4) Makin rumitnya persoalan ekonomi
ditandai lagi dengan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang
cenderung negative dikarenakan lebih banyaknya kegiatan penjualan daripada
kegiatan pebelian dalam perdagangan saham di dalam negeri
Gus Dur telah menghiasi bagian
sejarah perjalanan Bangsa Indonesia. Di tengah keterbatasan fisiknya dan gaya
kontroversinya, Gus Dur juga telah meletakkan dasar kebijakan yang dapat
menjadi pijakan bagi pemerintahan selanjutnya.
3. Masa Pemerintahan Megawati
Soekarnoputri ( 23 Juli 2001 - 20 Oktober 2004 )
Mewarisi kondisi perekonomian
Indonesia yang jauh lebih buruk daripada masa pemerintahan Gus Dur ditunjukkan
dengan adanya inflasi dan rendahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia kurang
berkembangnya investor swasta, baik dalam negeri maupun swasta. Selain itu,
nilai tukar rupiah yang masih fluktuatif dan indeks harga saham gabungan yang
cenderung menurun.
Salah satu masalah yang mendesak
untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi. Untuk mengatasi krisis moneter,
Megawati berhasil menaikkan pendapatan per kapita dan menurunkan kurs mata uang
rupiah dibawah Rp 10.000,00 dan untuk mengatasi korupsi dibentuklah Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pada masa kepemimpinan Presiden
Megawati, perekonomian Indonesia mulai mengalami kemajuan walaupun masih ada
beberapa kebijakannya yang memicu banyak kontroversi tetapi Megawati sebagai
presiden wanita pertama di Indonesia menjadi bagian dari perjalanan sejarah
bangsa Indonesia. Keberhasilannya dalam memperbaiki sector moneter, dan
membidani terbentuknya lembaga korupsi jelas merupakan modal berharga bagi
pemerintahan selanjutnya.
4. Masa
Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (20 Oktober 2004 - Sekarang )
Merupakan presiden pertama yang
dipilih oleh rakyat melalui Pemilu tahun 2004 dan tahun 2009. Pada masa
jabatannya, Indonesia mengalami sejumlah bencana alam dan menjadi tantangan
tambahan bagi Presiden yang masih bergelut dengan upaya memulihkan kehidupan
ekonomi Negara dan kesejahteraan rakyat.
Kebijakan SBY yang dianggap
kontroversial yaitu :
1) Kebijakan mengurangi subsidi BBM
Dilatarbelakangi oleh naiknya harga
minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialhikan ke subsidi sector pendidikan dan
kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
2) Kebijakan Bantuan Langsung Tunai
(BLT)
Kebijakan ini ditujukan untuk
memberikan bantuan langsung berupa uang tunai kepada masyarakat miskin namun
pada kenyataannya kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak dan
pembagiannya juga banyak menimbulkan masalah sosial.
Kebijakan lain yang ditempuh adalah
untuk meningkatkan pendapatan perkapita. Kebijakan ini dilakukan melalui
pengendalian pembangunan infrastruktur, melalui ajang pertemuan pengambil
kebijakan dan pemangku kepentingan (tahun 2006). Event ini mempertemukan para
investor dengan kepala-kepala daerah. Dengan semakin banyaknya investasi asing
di Indonesia diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah.
Perkembangan dalam sector utang luar
negeri juga menggembirakan. Pada pertengahan bulan Oktober 2006 Indonesia
melunasi seluruh sisa hutang pada IMF. Lalu masa ini juga ditandai dengan
adanya tingkat pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Namun, tingkat inflasi pada
masa ini sempat membumbung tinggi.
Pada tahun 2010, perumbuhan ekonomi
Indonesia tumbuh signifikan seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global
yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009. Terbukti, perekonomian Indonesia mampu
bertahan dari ancaman pengaruh krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di
zona Eropa. Walaupun korupsi dan kemiskinan tetap menjadi masalah di Indonesia
namun setelah beberapa tahun berada dalam kepemimpinan nasional yang tidak
menentu, SBY telah berhasil menciptakan kestabilan politik dan ekonomi di
Indonesia.
Era SBY meninggalkan beberapa
masalah yaitu implementasi pembangunan ekonomi terkesan seadanya karena belum
muncul strategi yang bisa membuat perekonomian Indonesia kembali bergairah. Hal
ini dibuktikan dengan masih banyaknya tingkat angka pengangguran dan kemiskinan
yang sampai sekarang masih menjadi perdebatan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar