Analisis Hukum Jual-Beli
Pengertian Hukum
Menurut Prof. Mr. L.J. Van Apeldoorm dalam buku yang berjudul “Inleiding tot de Stude van het Nederlandes Recht (terjenahan Oetarid Sadino, SH dengan nama “Pengantar Ilmu Hukum), bahwa adalah tidak mungkin memberikan suatu definisi tentang apa yang disebut hukum itu. karena itu tidak mungkin untuk mngadakan yang sesuai dengan kenyataan. Berikut ini pengertian hukum menurut beberapa pakar, antara lain:
· Hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehandak bebas orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan (Immanuel Kant).
· Hukum adalah suatu tata cara dan norma yang berlaku dalam suatu situasi, kondisi dan domosili pada wilayah tertentu (Djoko Santoso).
· Hukum adalah kumpulan-kumpulan pereturan-peraturan yang bersifat terdiri dari norma dan saksi-sanksi itu disebut hukuman dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dengan pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara (S.M Amin, S.H.)
Hukum ekonomi adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan dan kehidupan perekonomian nasional Negara, baik kaidah hukum yang bersifat privat maupun publik, tertulis dan tidak tertulis yang mengatur kegiatan dan kehidupan perekonomian nasional negara.
Hukum bisnis menurut bestuur Rechts adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiabn yang timbul dari suatu perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktek bisnis.
Perdagangan adalah tatana kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampau batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Perdagangan terjadi di dalam maupun di luar negeri. Perdagangan dalam negeri adalah perdagangan Barang dan/atau Jasa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk perdagangan Luar Negeri. Sedangkan perdagangan luar negeri adalah perdaganga yang mencakup ekspor dan/atau impor atas Barang dan/atau Jasa Perdagangan Jasa melampaui batas wilayah negara.
Tujuan Hukum
Hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas – asas keadilan dari masyarakat. Berkenaan dengan tujuan hukum, kita mengenal beberapa pendapat sarjana ilmu hukum yang diantaranya sebagai berikut :
· Hukum itu mengabdi pada tujuan Negara yang dalam pokoknya ialah: mendatangkan kemakmuran dan kebahagian pada rakyatnya (Prof. Subekti, S.H. dalam buku “Dasar-dasar Hukum dan Pengadilan”).
· Dalam buku “Inleiding tot de studie van het Nederlanse rechr” Prof. Van Apeldoorn mengatakan bahwa tujuan hukum ialah mengatur ppergaulan hidup manusia secara damai.
Tujuan dari Undang – Undang Perdangangan sebagai berikut :
a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
b. Meningkatkan penggunaan dan perdangan produk dalam negeri;
c. Meningkatkan kesempatan berusahan dan menciptakan lapangan kerja;
d. Menjamin kelancaran Distribudi dan ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan Barang penting;
e. Meningkatkan fasilitas, sarana, dan prasarana Perdagangan;
f. Meningkatkan kemitraan antara usaha besar dan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta Pemerintahan dan swasta;
g. Meningkatkan daya saing produk dan usaha nasional;
h. Meningkatkan citra Produk Dalam Negari, akses pasar, dan Ekspor nasional;
i. Meningkatkan Perdagangan produk berbasis ekonomi kreatif;
j. Meningkatkan perlindungan konsumen;
k. Meningkatkan penggunaan SNI;
l. Meningkatkan perlindungan sumber data alam; dan
m. Meningkatkan pengawasan Barang dan/atau Jasa diperdagangan.
Sumber Hukum
Sumber hukum merupakan segala apa saja yang menimbulkan aturan – aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata.
Sumber hukum dapat kita tinjau dari segi material dan segi formal :
· Sumber hukum material , dapat kita tinjau lagi dari berbagai sudut, misalnya dari sudut ekonomi, sejarah sosiologi, filsafat dan sebagainya
· Sumber hukum formal antara lalin :
a. Undang-Undang (Statute);
b. Kebiasaan (Costum);
c. Keputusan-keputusan Hakim (Jurisprudentie);
d. Traktat (Treaty);
e. Pendapat Sarjana Hukum (Doktrin).
Sumber hukum yang terdapat pada Undang-Undang Perdagangan
a. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dan Rangka Demokrasi Ekonomi.
Referensi :
Katuuk, Neltjen F, Aspek Hukum Dalam Ekonomi, Universitas Gunadarma.
www.hukumonline.com, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, rosmaliadaniasihnia.blogspot.co.id
